Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir saat memimpin Rapat Kerja dengan Kajati NTB di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/7/2022). Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang bisa mengamankan kerugian negara, jumlahnya kurang lebih mencapai Rp150 miliar. Padahal kondisi anggaran penyelidikan dan penyidikan Kejati NTB mengalami kekurangan dana, tapi tetap bisa menyelesaikan berbagai kasus yang masuk di Kejati NTB.

"Walaupun sudah memiliki kinerja yang bagus, kita tetap ingin Kejati NTB terus meningkatkan kinerjanya walaupun ada kekurangan-kekurangan terkait anggaran penyelidikan dan penyidikan. Ini masukan buat Komisi III DPR dimana Kejati NTB tidak memiliki dana yang cukup tetapi bisa menyelesaikan kasus, perlu dievaluasi untuk anggaran penyelidikan dan penyidikannya," ujar Adies saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI dengan Kajati NTB beserta jajaran, di Kota Mataram, NTB, Rabu (20/7/2022).

Selain itu, kata politisi Partai Golkar ini, Kajati NTB juga menyampaikan aspirasinya terkait pengadaan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, Pengadilan Tipikor di NTB ini masih jarang dan jaraknya cukup jauh, saat ini hanya ada di Kota Mataram. "Terkait hal ini nanti kita carikan solusi dipusat perihal pengadaan pengadilan Tipikor ini. Mengingat kinerja Kejati NTB di sini sudah cukup baik," pungkas Adies.

Adies juga memberikan apresiasi kepada jajaran Kejati NTB yang telah membuat tempat rehabilitasi yang cukup bagus dan representatif. Menurutnya ini adalah langkah yang bagus dari aparat penegak hukum dalam rangka mengurangi kelebihan kapasitas lapas, dimana hampir 70 persennya lapas di Indonesia diisi napi kasus narkoba.

"Memang Jaksa Agung kita ini sangat luar biasa, banyak inovasi seperti pembangunan Rumah Restorative Justice dan penyelesaian kasus-kasus kakap yang dikerjakan oleh Jaksa Agung, mudah-mudahan semangat ini bisa sampai ke daerah-daerah untuk menyelesaiakan kasus-kasus besar yang merugikan negara kita," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I ini. (jka/aha)